Kabupaten Pandeglang, Banten

Sebagai sebuah provinsi yang kesenjangan kemajuan dan ketertinggala sangat kontras, pada awalnya Banten dikenal sebagai kota pelabuhan, yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Terletak di ujung bagian Barat pulau Jawa dan berada di pintu Selat Sunda, Banten dapat dikatakan berfungsi sebagai pintu gerbang Barat dari kepulauan Nusantara. Dalam catatan sejarah, Pendudukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 dapat dikatakan sebagai suatu berkah tersembunyi bagi Banten. Sejak itu, pedagang Muslim mengalihkan jalur pelayarannya melalui pantai barat Sumatera dan tibalah di Banten, maka kemudian Banten berkembang menjadi pelabuhan transito para pedagang Islam dalam pelayaran ke bagian timur Nusantara. Catatan sejarah di Banten menjadi faktor penting sejarah nasional Indonesia.

Sekarang, setelah enam tahun menjadi provinsi, Banten belum berhasil memperkecil kesenjangan di antara ketertinggalan dan kemajuan yang ada. Status sebagai provinsi diperoleh Banten pada 4 Oktober 2000 melalui UU Nomor 23, yang dulunya merupakan salah satu keresidenan di Jawa Barat. Ada empat kabupaten (Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak) dan dua kota (Tangerang dan Cilegon) yang tergabung di dalamnya.

Paling tidak terdapat 7 isu fundamental pembangunan daerah yang dihadapi Banten saat ini, yaitu: Masalah penanganan Kemiskinan, Kesehatan Dasar, Pendidikan, Perekonomian Daerah, Sarana dan Prasarana Wilayah, Pengelolaan SDA dan LH, dan Kepemerintahan Daerah.

1. Kemiskinan, terdapat paling tidak 6 indikator mendasar persoalan kemiskinan yang kita hadapi, yang beberapa diantaranya adalah (Gandung Ismanto, dalam Fajar Banten 21 Februari 2007): (1) Realitas proporsi penduduk miskin masih tinggi yang mencapai 8,58% terhadap jumlah penduduk, sementara menurut BKKBN mencapai 24,39% dari jumlah KK (yang bila dikonversi dengan asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga tidak berubah (3,93), maka berarti jumlah penduduk miskin akan mencapai 1.892.836 jiwa (20,84%), bukan hanya 779.200 jiwa (8,58%); (2) Karakteristik kemiskinan terdistribusi dalam 35,92% di wilayah perkotaan dan 64,08% di wilayah perdesaan, dengan sebaran secara berurutan: Lebak 42,95%, Pandeglang 39,77%, Serang 25,69%, Cilegon 9,37%, Tangerang 13,79%, dan Kota Tangerang 5,1% (Smeru, 2004); dan (3) Angka Daya Beli Masyarakat baru mencapai Rp. 618.000 atau 84,00% dari Standar Minimal UNDP; (4) 230.457 (20%) keluarga menempati rumah tidak layak huni.

2. Pendidikan, terdapat 16 indikator yang beberapa diantaranya adalah: (1) Pengeluaran per kapita untuk pendidikan hanya berkisar 22,85% atau sekitar Rp.142.000; (2) ARLS baru mencapai 8,5 tahun, atau setara kelas 2 SMP; (3) 46,31% penduduk berpendidikan SD, 13,76% tamat SLTP, 15,48% tamat SMA, 13,86% Diploma/Sarjana, dan sisanya, 10,59% masyarakat tidak diketahui tingkat pendidikannya; (4) Belum memadainya rasio kelas-siswa: SD/MI 49 siswa/kelas, SLTP/MTs 42 siswa/kelas, dan SMA/MA 199 siswa/kelas; (5) 63,99% dari ruang kelas SD/MI dalam kondisi rusak, SLTP/MTs 37,12% dan SMA/MA/SMK 12,76%; (6) Kesenjangan daya tampung Sekolah: Lulusan SD/MI rata2/th mencapai 168.000 lulusan; SMP/MTs 124.000 lulusan; dan SMA/MA 69.000 lulusan, yang artinya terdapat 44.000 lulusan SD tak tertampung di SMP, dan 25.000 lulusan SMP tak tertampung di SMA; (7) Sekitar 50% guru pada tahun 2009 akan pensiun; dan lain-lain.

3. Kesehatan Dasar, terdapat 18 indikator terukur yang beberapa diantaranya adalah: (1) Rendahnya porsi pengeluaran per kapita untuk kesehatan yang hanya berkisar 1,33% atau sekitar Rp.6.180; (2) AHH baru mencapai 64,1 tahun; (3) Disparitas ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan, tercatat 20 unit Rumah Sakit tersebar di wilayah utara dan 4 unit lainnya di wilayah selatan; (4) Daya tampung RS di wilayah utara mencapai 81.656 jiwa/RS, sementara di utara hanya 136.803 jiwa/RS; (5) Puskesmas tersebar 63,95% atau 110 unit di wilayah utara, dan 36,05% atau 62 unit tersebar di selatan; (6) 4.190 tenaga kesehatan atau 80,76% tersebar di wilayah utara, sementara sisanya 19,24% atau 998 orang tersebar di selatan (2005); (7) Angka Kematian Bayi mencapai 54,1; (9) Baru 59,7% bayi lahir yang ditolong oleh tenaga medis; dan lain-lain.

4. Perekonomian Daerah, terdapat 14 indikator penting dalam bidang perekonomian daerah, beberapa diantaranya adalah: (1) 57,14% dari 1.221 desa tergolong desa tertinggal, yang terdiri dari 458 desa tertinggal di daerah tertinggal dan 306 desa tertinggal di daerah non tertinggal (Meneg PDT, 17 April 2006); (2) Rendahnya akses permodalan bagi UMKM, realisasi kredit bagi UMKM hanya sebesar Rp. 40,174 Milyar, sehingga rata-rata setiap unit UMKM hanya menerima kredit sebesar Rp. 31.952 (2005); (3) UMKM mampu menyerap 1.256.471 tenaga kerja atau 31,99% terhadap total tenaga kerja, sementara pemberdayaannya belum cukup memadai; (4) Disparitas orientasi lokasi investasi masih sangat tinggi, 98,09% terkonsentrasi di Utara, 1,01% di Selatan; (5) Tingkat pendapatan per kapita petani dan nelayan rata-rata baru mencapai Rp. 8 juta /kapita/tahun atau setara dengan Rp. 667 ribu/kapita/bulan; (7) Penanganan potensi kawasan wisata alam dan spiritual masih belum optimal; dan lain-lain.

5. Pada bidang Sarana dan Prasarana Wilayah terdapat 14 indikator yang beberapa diantaranya adalah: (1) Terbatasnya akses transportasi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah; (2) Belum memadainya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, khususnya sepanjang 889,01 km jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dimana sekitar 13,89% (123,46 km) berada dalam kondisi baik, 53,91% (479,25 km) dalam kondisi sedang, serta 32,20% (286,30 km) berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat (2005); (3) Kurang memadainya fasilitas perlengkapan jalan serta terminal angkutan dan barang; (4) Belum optimalnya penanganan Bandara Internasional Soetta sebagai sumber pendapatan daerah; (5) Jaringan trayek transportasi antar daerah belum terstruktur dan terpadu; (6) Jaringan irigasi lintas kabupaten/kota terkelola sepanjang 866.915 m atau seluas 82.848 Ha, dengan kondisi 22,87% atau sepanjang 198.288 m tidak dapat berfungsi, 132.190 m (15,25%) dalam kondisi rusak ringan, sisanya dalam kondisi baik 536.437 m (61,88%) (2005); (7) Baru sekitar 70% desa yang terjangkau jaringan listrik; dan lain-lain.

6. Permasalahan pengelolaan SDA dan LH, terdapat 14 indikator nyata yang masih menjadi permasalahan, beberapa diantaranya: (1) Belum terpadu dan serasinya penataan ruang antara kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten/kota; (2) Adanya degradasi kawasan hutan seluas 474.400 Ha yang berubah fungsi menjadi alang-alang, semak belukar, pertanian, tambak, pertambangan, dan lain-lain; (3) 32,57% sungai lintas kabupaten/kota rusak berat; (4) 8 buah Situ/Danau yang dikelola Provinsi Banten dalam kondisi rusak; (5) Pencemaran daerah pesisir dan laut di bagian utara dan barat Provinsi Banten; dan lain-lain.

7. Pada bidang kepemerintahan daerah, terdapat 19 indikator yang beberapa diantaranya: (1) Belum memadainya kerjasama dan koordinasi antar pemerintahan daerah dalam mengatasi isu-isu regional yang fundamental; (2) Sekitar 33,38% pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memiliki tingkat pendidikan non kesarjanaan (tamatan SD hingga D.II); (3) PAD masih bertumpu pada pendapatan dari Pajak Daerah (96,98%); (4) Kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, dimana proses dan hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi di tingkat daerah dan SKPD belum dapat diselenggarakan secara terpadu, tepat materi dan tepat waktu; (5) Kurang responsifnya pemerintah provinsi terhadap aspirasi pemekaran wilayah; (6) Kualitas pekerjaan proyek-proyek pemerintah provinsi yang sangat memprihatinkan; (7) Lemahnya law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran dan/ penyimpangan dalam pemerintahan serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan; (9) Lemahnya komitmen untuk membumikan motto Iman Taqwa dalam setiap proses kepemerintahan dan pembangunan daerah; dan lain-lain.

Pembangunan di Banten seolah menghasilkan dua daerah yang berbeda: utara dan selatan. Wilayah utara meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, luasnya 3.193,97 kilometer persegi, dihuni oleh sekitar 6 juta penduduk. Wilayah selatan meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan luas 5.606,86 kilometer persegi. Sesuai dengan kebijakan nasional yang menetapkan wilayah utara sebagai kawasan industri, kegiatan ekonominya didominasi industri, perdagangan, dan jasa. Wilayah selatan adalah daerah pertanian, pertambangan, perkebunan, dan pariwisata (www.banten.go.id).

Kurang lebih ada 17 kawasan industri strategis di Banten, antara lain Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Nikomas Gemilang Industrial Estate, dan Modern Cikande Industrial Estate. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, pada tahun 2005 terdapat 17 proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui dengan nilai investasi Rp 705 miliar, dan 92 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai investasi 1,9 juta dollar AS. Semua proyek PMA dan PMDN ini melibatkan 22.311 tenaga kerja, 256 orang di antaranya adalah tenaga kerja asing.

Pengonsentrasian industri di bagian utara mengakibatkan prasarana transportasi berupa jalan darat terpusat di Banten utara. Posisi wilayah kabupaten dan kota di bagian utara yang berdekatan dengan Jakarta juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Karena masuk dalam wilayah pengembangan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Kabupaten dan Kota Tangerang menikmati "limpahan kemewahan" dari Jakarta. Karakteristik pertumbuhannya bisa dikatakan sama dengan Ibu Kota dan daerah penyangga lainnya seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Secara fisik perkembangan itu terlihat lewat pertumbuhan permukiman dengan rumah-rumah berharga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Di Kota Tangerang terdapat perumahan Modernland (di Kecamatan Tangerang), Banjar Wijaya di Kecamatan Cipondoh, dan Metro Permata di Kecamatan Karang Tengah. Di Kabupaten Tangerang permukiman kaum berduit yang bekerja di Jakarta lebih marak lagi. Salah satunya adalah Bumi Serpong Damai di Kecamatan Serpong.

Imbas yang menguntungkan Kota dan Kabupaten Tangerang dari Jakarta terlihat pula pada kontribusi PDRB yang tinggi terhadap PDRB Provinsi Banten. PDRB Kota Tangerang yang mencapai Rp 21,01 triliun tahun 2005 memberikan kontribusi 34,2 persen terhadap PDRB Provinsi Banten yang nilainya Rp 61,35 triliun, sedangkan kontribusi dari Kabupaten Tangerang 26,38 persen. Dapat dikatakan, Kota dan Kabupaten Tangerang menjadi motor pertumbuhan bagi Banten.

Jika Banten utara tampak gemerlap, Banten selatan sebaliknya. Kemiskinan dan ketertinggalan tercium dari desa-desa di Kecamatan Cimaraga, Muncang, Cipanas, Cikulur, Bojongmanik di Kabupaten Lebak. Kondisi yang hampir sama dijumpai di desa-desa di Kecamatan Angsana, Pagelaran, Cigelulis, Cikeusik, dan Panimbang di Kabupaten Lebak.

Pada kedua kabupaten ini perkembangan wilayah terhambat oleh kondisi alam. Kawasan sekitar Gunung Halimun-Kendeng hingga Malingping, Leuwidamar hingga Bayah berupa pegunungan yang relatif sulit dijangkau. PDRB Kabupaten Lebak tahun 2005 hanya Rp 3,28 triliun (5,36 persen) dan Kabupaten Pandeglang cuma Rp 3,36 triliun (5,48 persen) (BE Julianery dalam Kompas, 2006).

Kabupaten Pandeglang salah satu daru dua kabupaten termiskin berumur seratus tigapuluh tiga tahun. Tidak banyak yang berubah di Kabupaten Pandeglang, sebelum dan sesudah menjadi provinsi Banten. Di Pandeglang bank masih sedikit, dan jarang sekali ditemukan pusat perbelanjaan seperti Matahari dan Ramayana, tidak ada sama sekali. Namun, setiap akhir pekan dan hari libur sebagian warga Jakarta dan sekitarnya membanjiri tempat wisata yang terdapat di sepanjang pantai. Mulai dari Pantai Carita, Tanjung Lesung, hingga Ujung Kulon. Tidak jarang hotel berbintang dan berbagai bentuk rumah peristirahatan selalu dipenuhi orang-orang dari luar daerah.

Pantai barat Pandeglang berkembang begitu pesat. Namun demikian, belum mampu memberi kemajuan berarti bagi penduduk lokal. Pasalnya, perusahaan akomodasi seperti hotel dan penginapan masih banyak mempekerjakan kaum pendatang. Sementara itu, penduduk lokal hanya diberi kesempatan sebagai petugas keamanan dan kebersihan. Secara tersirat dapat dikatakan, sumber daya manusia Kabupaten Pandeglang belum mampu bersaing. Kecamatan Labuan dan Panimbang di pantai barat dan Kecamatan Pandeglang di sisi utara merupakan pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten. Sedang 19 kecamatan lainnya belum mampu memacu perekonomiannya.

Dalam bidang pendidikan, di Banten sudah ada kelas bermain untuk anak di bawah usia lima tahun (balita), perguruan tinggi berstandar internasional, sekolah khusus untuk orang asing, dan lembaga pendidikan dengan biaya yang hitungannya menggunakan dollar AS. Namun, Banten juga mencatat angka putus sekolah yang tinggi, minimnya sarana pendidikan, dan adanya warga yang buta huruf. Saat pencanangan Hari Aksara Internasional Ke-41 di Provinsi Banten (12/9/2006), Pelaksana Tugas Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah, menyatakan sedikitnya ada setengah juta penduduk Banten yang buta aksara.

Ketidakmampuan penduduk mengenal abjad bisa jadi akibat kemiskinan. Ketika pemerintah pusat melancarkan kebijaksanaan memberikan bantuan langsung tunai sesudah kenaikan harga bahan bakar minyak Oktober 2005, pada pelaksanaan tahap pertama untuk Kabupaten Tangerang saja terdapat 152.000 keluarga miskin yang berhak atas bantuan itu. Tahun 2006, di Banten tercatat 702.000 keluarga miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini setara dengan 34,2 persen dari total keluarga di provinsi itu. Penduduk yang belum memiliki rumah layak huni mencapai 750.000 keluarga (49,3 persen).

Dalam bidang kesehatan, berdasar pada data di Dinas Kesehatan Provinsi Banten (6/9/2006), menunjukkan, selama dua bulan terakhir jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Serang meningkat dari 2.084 meningkat menjadi 2.297, di Kabupaten Pandeglang bertambah dari 2.268 menjadi 2.376. Selain itu, penambahan serupa juga terjadi di Kota Tangerang sebanyak 233 orang, dan di Kota Cilegon sebanyak 224 orang sementara data dari Kota Tangerang hingga saat ini belum tercantum di Dinkes Banten.

Demografi

Posisi Geografis Propinsi Banten berada antara 5o7'50" – 7o1'11" LS dan 105o1'11" – 106o'7’12" BT, dengan luas wilayah 9.160,70 km². Wilayah terluas adalah Kabupaten Pandeglang dengan luas 3.746,90 km² dan wilayah terkecil adalah Kota Tangerang dengan luas 164,21 km². Di bagian Utara, wilayah Propinsi Banten berbatasan dengan Laut Jawa. Batas sebelah Barat adalah Selat Sunda, sebelah Timur adalah Samudera Hindia dan batas sebelah Timur adalah Propinsi Jawa Barat. Oleh karena dikelilingi oleh laut, maka Provinsi Banten memiliki sumber daya laut yang potensial.

Data BPS (2003) menunjukkan bahwa jumlah keluarga prasejahtera di Pandeglang menempati urutan kedua, dan angkat penganguran menempati urutan pertama di Provinsi Banten. Hal ini dapat dijelaskan karena Pandeglang sedang menghadapi perubahan yang mendadak, karena status provinsi baru Banten. Misalnya harga tanah menjadi lebih tinggi, mahal. Kehidupan agraris masyarakat dengan kepemilikan lahan untuk dijadikan basis ekonomi, seiiring meningkatnya harga jual tanah, tak sedikit warga menjual tanahnya. Pengalihan fungsi lahan ini banyak terjadi di dekat-dekat tempat yang potensi menjadi lahan wisata, termasuk di Kecamatan Labuan. Ditinjau dari jenis kelamin, di Pandeglang jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Data BPS juga menunjukkan bahwa angka pertambahan penduduk di Banten cukup signifikan dari pada tahun 2003.

Kesejahteraan

Dalam penelitian ini pendapatan per kapita dan angka pertumbuhan ekonomi tidak digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Jakarta dan di Banten. Dan, indikator-indikator yang digunakan di antaranya: akses masyarakat terhadap listrik, mata pencaharian, dan akses masyarakat terhadap rumah. Rumah adalah kebutuhan pokok setiap manusia, namun untuk memilkinya tidaklah semudah seperti menghirup udara bebas. Faktor kesejahteraan menjadi penentu utama seseorang untuk mengakses rumah, apalagi di Jakarta lahan sangat mahal. Dengan pertimbangan ini, untuk melihat kesejahteraan masyarakat rumah dapat dijadikan indikator. Dengan menggunakan data dari BPS, angka yang tertera di dalamnya paling tidak akan dapat kita ketahui tingkat kesejahteraan masyarakat.

Akses terhadap listrik di Kabupaten Pandeglang masih tidak merata. Misalnya di di Desa Sukaresmi, Kubangkampil, dan Cikuya, Kecamatan Sukaresmi, sebanyak 3.996 kepala keluarga (KK) yang bermukim hingga kini belum menikmati listrik. Desa Kubangkampil yang paling banyak, yakni sekitar 1.200 KK. Sementara sisanya berada di desa-desa lain, seperti Desa Sukaresmi, Cikuya, Cibungur, dan beberapa desa lainnya. Dari dulu daerah ini belum pernah tersentuh prolisdes. Mereka terpaksa menggunakan lampu cempor dan petromak sebagai penerangan di malam hari. Akibatnya, sumber daya manusia (SDM) ketiga desa itu masih rendah karena tak ada informasi yang bisa diakses dari media elektronik. Belum adanya listrik juga mengakibatkan masyarakat kurang memerhatikan pendidikan anak.

Tempat tinggal adalah titik awal dan titik akhir, dari sini semua kegiatan barawal dan berakhir. Rumah merupakan barang yang dapat dikonsumsi sesuai dengan kapasitas ekonomi, kesejahteraan yang dimilikinya, dan kondisi ini dapat dijadikan penjelas kesejahteraan masyarakat. Berdasakan data BPS tahun 2003 pada tabel 9 di atas masyarakat Kabupaten Pandeglang menempati rumah permanen nomor dua tersedikit, setelah Kota Cilegon. Sedangkan bangunan rumah di bantaran kali jumlahnya paling banyak, 5676 buah, yang dihuni 6086 keluarga. Sementara itu, jumlah rumah kumuh di Pandeglang menempati urutan pertama di Provinsi Banten, 4507 rumah, yang dihuni 5732 keluarga. Dari data-data yang ada dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Pandeglang berada di tingkat bawah (BPS, 2003).

Pendidikan

Secara umum, kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Buktinya, data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Sementara itu, menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Ironisnya, posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

Pada awal tahun 2007 di Kabupaten Pandeglang 42 ribu warganya tercatat masih buta huruf. Kondisi ini terjadi akibat minimnya anggaran untuk pemberantasan buta huruf. Dari 42 ribu warga yang buta huruf akan berkurang menjadi 22 ribu pada akhir tahun 2007. Sementara itu, di sekolah, madrasah, di bawah naungan departemen agama Kabupaten Pandeglang pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah siswa yang putus sekolah masih cukup tinggi, 52 siswa (Kandepag Kabupaten Pandeglang, 2007).

Jumlah anak usia sekolah setingkat SD di Pandeglang cukup banyak 4648 orang, atau sebesar 3 %. Artinya, 100 anak usia sekolah 3 dari mereka tidak sekolah. Kecamatan yang memiliki anak usia sekolah setingkat SD dan tidak mengenyam pendidikan terbanyak adalah Cibitung, 1218 dari 4658 anak. Boleh dikatakan angka ini mengalami penurunan, artinya minat anak terhadap sekolah semakin meningkat. Hal ini merupakan sebuah langkah yang cukup baik, karena selama ini pendidikan di mata masyarakat masih dipandang belum terlalu penting (Kantor Departemen Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2006).

Sementara itu, jumlah anak usia sekolah setingkat SLTP jumlahnya banyak, 10248 orang atau 14 %. Ini artinya 100 anak usia sekolah setingkat SLTP di Pandeglang 14 dari mereka tidak mengenyam pendidikan sekolah atau pesantren. Namun, minat mengikuti program kesetaraan cukup tinggi, 2279 anak. Kecamatan yang terletak di pesisir barat pulau Jawa, Panimbang, memiliki jumlah anak yang tidak bersekolah atau tidak berpesantren paling banyak, 2189 dari 9807 anak (Kantor Departemen Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2006).

Pendidikan yang Dibutuhkan

Proses pendidikan di Indonesia sedang berlangsung. Secara umum, hingga waktu kini, pendidikan masih jalan di tempat, belum beranjak ke suatu perubahan, apalagi perubahan yang radikal. Masyarakat, dalam proses ini diambang kebimbangan, dalam proses yang sedang berlangasung ini. Perdebatan klise: ke mana oreintasi sistem pendidikan Indonesia, apakah menuju pendidikan praktis, atau pada peningkatan intelekutal. Memang pemisahan ini seolah-olah seorang praktisi tidak dapat menjadi intelektual, atau sebaliknya. Untung saja, sekarang perdebatan ini telah menemui jalan tengahnya, dengan memberikan pilihan kepada keduanya, dengan pertimbangan waktu dan kondisi tertentu.

Ketika dihadapkan pilihan untuk bersikap, antara pilihan pendidikan ketrampilan atau pendidikan umum (setingkat SMP dan SMA) dari wawancara dengan narasumber di dua tempat yang berbeda, Jakarta dan Pandeglang, muncul kesamaan pilihan yaitu pendidikan yang beroreintasi cepat mendapatkan pekerjaan. Artinya, baik masyarakat umum maupun pengambil dan pelaku kebijakan di bidang pendidikan memandang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat sekarang, di daearahnya, adalah pendidikan yang dapat diterima di pasar kerja. Jika pilihannya pendidikan ketrampilan, maka ketrampilan yang dipilih adalah yang sedang dibutuhkan di daerahnya. Sedangkan apabila pilihan pendidikan umum, maka orientasinya adalah yang dapat meningkatkan karir (bagi yang sudah bekerja) dan agar dapat masuk pasar kerja (mendapatkan ijasah untuk melamar kerja).

Berikut pendapat narasumber tentang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Kakandepag Kabupaten Pandeglang, Drs. H. RD. Hidayatullah berpendapat bahwa pendidikan yang tepat untuk program pendidikan jarak jauh ini adalah pendidikan yang memunyai cirikhas keagamaan, dan pendidikan ketrampilan yang dibutuhkan adalah komputer. Namun di ruang kantornya yang bersih itu, karena setiap orang yang masuk harus menyopot sepatu, ia juga memandang bahwa pesantren yang masih banyak mengajarkan dengan pola salafiah memunyai kelemahan ketika memasuki dunia kerja, parasantri tidak berijasah. Untuk itu, ia menyarankan agar program pendidikan jarak jauh ini juga dapat menghasilkan ijasah, agar para santri yang mengikuti dapat terjun ke dunia kerja.

Pendapat senada diutarakan oleh Ketua Seksi Pekapontren Kakandepag Kabupaten Pandeglang, H. Ghofur, SH. Di ruang kerja yang tidak begitu besar dan penuh asap rokok ini lelaki bertubuh gempal ini seolah mengamini pendapat bosnya. Selain mengamini pendapat Kandepag Pandeglang, lelaki yang ramah dengan semua tamunya, tak terkecuali wartawan bodrek dan LSM merpati dan kuda ini, juga menambahkan bahwa pesantren di Pandeglang yang banyak namun kecil (jika dihitung dari jumlah santrinya) program pemerintah (Depag) untuk memberikan kemudahan mendapatkan ijasah kepada santri sangat baik. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada santri untuk tidak saja bekerja di bidang keagamaan saja, namun santri juga dapat bekerja di bidang apa saja. Bekal agama yang dimilikinya akan menjadi modal yang kuat untuk bermasyarakat dan akan memiliki nilai yang lebih jika dibandingkan dengan murid pada umumnya.

Tak jauh dari kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang, 2 km ke arah barat, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandelang, pendapat yang nyaris sama dilontarkan oleh Kepala Seksi PLS Drs. Agus Rusli. Lelaki asal Garut yang sudah lama tinggal di Pandeglang ini berujar bahwa di Pandeglang pendidikan cocok adalah ketrampilan yang siap untuk pangsa kerja. Selain itu, didasari pada masih tingginya masyarakat yang tidak berijasah, maka ia mengharapkan selain pendidikan ketrampilan, pendidikan umum (kesetaraan SMP dan SMA) juga masih sangat relevan. Minat untuk mendapatkan ijasah di Pandeglang sangat tinggi. Misalnya, di PKBM Karya Mandiri, Kecamatan Cikedal, warganya 700 orang.

Tokoh masyarakat desa Sukamaju dan pengelola pesantren An Nizhomiyyah, Labuan, Pandeglang memandang bahwa antusiasme masyarakat kebanyakan di desanya terhadap pendidikan sangat rendah. Bahkan, kecenderungan ini sekarang semakin meningkat, semakin rendah. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya minat pendidikan formal dan pendidikan di pesantren. Sebaliknya, anak usia sekolah yang tidak sekolah semakin banyak. Drs. Dikdik, tokoh masyarakat, guru PNS dan guru di MTs An Nizhomiyyah berujar bahwa masyarakat desa di sini (Sukamaju) minat terhadap pendidikan sangat rendah. Para orangtua seolah tidak mendukung anak-anaknya untuk bersekolah. Mereka (masyarakat usia sekolah) lebih memilih mencari uang, misalnya menjadi tukang ojek, atau bekerja lainnya. Melihat pilihan ini orang tua tidak mendorong anaknya untuk (kembali) ke sekolah, bahkan mereka malah mendukung pilihan anaknya, dengan memberikan modal agar anaknya bekerja, mencari uang.

Pilihan masyarakat ini dapat dipahami dengan melihat strategisnya desa mereka terhadap aset ekonomi, yaitu dekat dengan terminal bus antarkota-antraprovinsi dan perlintasan daerah wisata. Padahal, di desa Sukamaju warga masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi (tingkat S1 & S2) boleh dikatakan tidak sedikit, bahkan, di desa ini juga terdapat tempat tinggal anggota DPRD Banten dan Kabupaten. Melihat kenyataan ini, rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan, Drs. Dikdik, mengharapkan pendidikan yang diterapkan dalam program pendidikan jarak jauh adalah pendidikan ketrampilan. Misalnya, ketrampilan komputer, ketrampilan menyopir, dan pendidikan ketrampilan yang cocok dengan daerah dekat tempat wisata (sayang ia tidak menyebutkan apa contohnya).

Suara dari tokoh masyarakat ini agak berbeda dengan pendapat Carik desa Sukamaju, Mat Supi. Di rumah sederhananya, perangkat desa yang berusia muda (kurang lebih dari 30 tahunan) berpendapat, pendidikan kesetaraan paket B dan C sangat cocok untuk warga desanya. Menurutnya, dengan nada optimis, jika tahun ini dibuka program ini (kesetaraan SMP atau SMA) maka para pesertanya akan banyak.

Pendapat dari pengelola pesantren tentang pendidikan yang baiknya diterapkan dalam program pendidikan jarak jauh agak berbeda dengan pendapat paratokoh masyarakat. Kyai Encep Badruzzaman Raffly, salah satu pengelola pesantren An Nizhomiyyah, memandang pendidikan yang diterapkan untuk masyarakat bagusnya pendidikan yang lebih luas, yang dapat membawa intelekutalitas dan mentalitas masyarakat berubah. Bahkan, ia memimpikan sebuah tempat pendidikan di salah satu pulau di Pandeglang, yang pemandangannya sangat indah, seperti pendidikan ala Akademi Athena, di Yunani, pada jaman keemasan di Eropa. Hal senada juga diungkapkan oleh adiknya, pengelola teknis pesantren An Nizhomiyyah, Umam, bahwa pendidikan untuk membawa perubahan masyarakat adalah sangat penting. Namun ia pun menyadari bahwa masyarakat sekarang juga membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesaknya. Sehingga, jika program pendidikan jarak jauh diterapkan pendidikan ketrampilan hendaknya juga ditambahi pendidikan yang mencerdaskan.

Penyelenggaraan Paket B dan C, serta Lifeskills

Di Pandeglang program penyelenggaraan Paket B dan C di lingkungan pesantren akan dimulai pada tahun ajaran 2006-2007. Karena tahun ini adalah pelaksanaan awal program kesetaraan, maka penyelenggaraanya masih terbatas. Menurut staf Seksi Pekapontren Kandepag Kabupaten Pandeglang, Nur Said S. Ag, terdapat tiga pesantren yang menyelenggarakan Paket B dan C, yaitu: Pesantren Nurul Hidayah (Paket B), Pesantren Al-Kalam (Paket A, B, dan C), dan Pesanten Baitul Banin (Paket C). Proses belajar mengajar pesantren diberikan kebebasan, sedangkan modul diberikan oleh kantor pusat depertemen agama, Jakarta.